Perbandingan Pengangkatan Anak dalam KUHPerdata, KHI, dan Hukum Adat

Perbandingan pengangkatan anak menurut KUHPerdata, KHI, dan Hukum Adat

No	Aspek	KUHPerdata	KHI	Adat
1.	Pengertian	KUHPerdata tidak mengenal pengangkatan anak, yang diatur adalah anak diluar kawin yaitu pada Bab XII bagian ke III pasal 280-290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak karena pada asasnya KUHPerdata tidak mengenal pengangkatan anak.	Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tangung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan	Anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga
2.	Tujuan	Agar anak angkat mendapatkan penghidupan yang lebih layak di masa yang akan datang	Kepentingan dan kesejahteraan anak	Anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
3.	Syarat	Dapat diajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Langkah yang harus diambil agar anak angkat mempunyai kekuatan hukum: 1.Pihak yang dapat mengajukan adopsi adalah pasangan suami istri, orangtua tunggal. 2.Isi permohonan yang diajukan memuat motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak; penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. 3.Membawa 2orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. 2orang saksi tersebut harus orang yang tahu betul kondisi calon orangtua angkat dan memastikan bahwa calon orangtua angkat akan betul memelihara anak tersebut dengan baik. 4.Melakukan pencatatan di kantor Catatan Sipil, setelah permohonan disetujui pengadilan, akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan tersebut harus dibawa ke kantor capil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya, dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi.	Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orang tua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunter. Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetepan dari permohonan pengangkatan anak bisa dipedomani SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983. 1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat. 4 Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya	Salah satu contoh di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah: 1.Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat. 2.Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.   3.Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.  4.Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun. Dalam hukum adat Jawa, perbuatan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui suatu upacara tertentu yang tidak diharuskan. Tetapi hanya diadakan suatu selamatan dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dengan orang tua angkat, yang bertujuan untuk keselamatan untuk semua pihak. Dengan adanya proses pengangkatan anak tersebut, dapat dilaporkan kepada kepala desa atau dapat juga tidak dan biasanya kepala desa tidak mengadakan pencatatan mengenai pengangkatan anak tersebut.
4.	Hubungan Hukum	Terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut.	Hanya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung.	Hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
5.	Akibat Hukum	a. Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdata). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdata) b. Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdata) c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.	a. tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah atau nasab, hubungan walimewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya b. anak tetap memakai nama dari Bapak kandung c. hubungan dengan orang tua aslinya tidak terputus d. tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya e. tidak mewaris terhadap orang tua angkatnya tetapi dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah.	a. anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. b.sepanjang perbuatan pengangkatan anak telah menghapuskan perangainya sebagai “orang asing’ dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.